Sengketa pembiayaan musyarakah masuk pengadilan umum; MK membatalkan penjelasan pilihan forum

Seorang nasabah pembiayaan musyarakah membawa persoalan pilihan forum ke Mahkamah Konstitusi. Akadnya memuat jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri. Ketika sengketa terjadi, ia mengatakan pengadilan umum menangani penetapan dan eksekusi terhadap aset yang dijaminkan, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah juga menempatkan sengketa perbankan syariah dalam lingkungan peradilan agama. ## Sumber ketidakpastian Pasal 55 ayat (1) menyebut penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pasal 55 ayat (2) memungkinkan penyelesaian sesuai isi akad, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun penjelasan ayat tersebut mencantumkan beberapa pilihan, termasuk pengadilan umum. Mahkamah menilai daftar pilihan dalam penjelasan itu menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan. Mahkamah mengabulkan permohonan sebagian dan menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan untuk bagian lain ditolak. ## Apa yang tidak diputus Putusan tidak menghitung sisa pembiayaan nasabah dan tidak menetapkan seluruh tuduhan terhadap bank sebagai fakta. Bahan yang ditelaah juga tidak mencatat bagaimana aset atau kewajiban dalam sengketa itu akhirnya diselesaikan.