Polisi Disebut Sudah Tetapkan Tersangka, DBS Tetap Tolak Sanggahan Rp70 Juta. Lalu Apa Arti Bukti?

Kartu hilang, transaksi Rp70 juta di toko emas dipersoalkan, lalu pemilik kartu mengatakan polisi telah menetapkan seorang tersangka. Namun sanggahan transaksi DBS tetap tidak diterima. Sampai di mana bukti pidana mengubah keputusan bank? Kasus ini memiliki jejak waktu yang lebih panjang daripada satu unggahan marah. Pada 22 Juli 2026, pemegang kartu DBS melaporkan kartu fisiknya dicuri dan digunakan untuk transaksi Rp70.000.000 di sebuah toko emas di Kendari. Ia mengaku tidak memberikan PIN. Dalam keluhannya, ia mengatakan sanggahan ditolak dengan alasan transaksi memakai kartu dan PIN. Penjelasan tentang skimming atau kesalahan verifikasi toko adalah hipotesis dan dugaan nasabah, belum hasil pemeriksaan teknis independen. DBS merespons pada 30 Juli. Bank menyebut kartu telah hilang dan saat transaksi terjadi status kehilangan belum diberitahukan kepada bank. Pihak bank mengatakan telah menghubungi nasabah, menjelaskan status sanggahan dan ketentuan yang berlaku. Tanggapan itu tidak membeberkan rekaman transaksi atau pembuktian cara PIN diperoleh. Lalu ada perkembangan penting. Dalam surat lanjutan 20 September, nasabah menyatakan polisi telah menerbitkan surat penetapan tersangka pada 9 September. Ia mengatakan kembali meminta peninjauan sanggahan dan mengadukan masalah ke APPK OJK. Status penetapan itu merupakan keterangan pemilik kartu dalam materi publik; BorrowTalk tidak memiliki berkas resmi kepolisian untuk memverifikasinya sendiri. Pada 25 September DBS kembali menanggapi secara terbuka: transaksi sudah ditelaah, hasilnya telah dikomunikasikan kepada nasabah, dan menurut mekanisme yang berlaku transaksi tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai sanggahan. Bank tidak menjelaskan kriteria yang gagal dipenuhi secara rinci di surat publik tersebut. Tidak ada bukti pengembalian Rp70 juta maupun keputusan akhir regulator dalam rangkaian sumber ini. Di sinilah perdebatan yang penting bagi pembaca. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya memutus siapa wajib menanggung tagihan kartu. Tetapi keputusan yang hanya menyebut 'tidak memenuhi kriteria' menyisakan pertanyaan tentang data otorisasi, waktu pelaporan, risiko sebelum pemblokiran, dan prosedur keberatan apa yang masih terbuka. PIN tercatat dipakai mungkin menjelaskan jalur otorisasi. Itu belum otomatis menjawab seluruh cerita pencurian. Yang dibutuhkan ialah keputusan tertulis yang dapat diuji, bukan dugaan tentang teknologi kejahatan yang tidak dibuktikan. Untuk sengketa serupa, cocokkan waktu transaksi dan pelaporan kehilangan, bukti keberatan, jawaban bank, dan perkembangan resmi kepolisian serta regulator. Jika penolakan berlanjut, bagian mana dari kriteria sanggahan yang tertulis?