Pokok Rp10 juta sudah dibayar, tetapi surat status pelunasan masih diperselisihkan

Seorang peminjam meminta kejelasan setelah membayar Rp10.000.000 yang menurutnya merupakan seluruh pokok pinjaman yang tersisa pada September 2024. Rekening itu sebelumnya disebut sudah berstatus hapus buku. Setelah pembayaran, peminjam mengatakan surat keterangan status kewajiban belum diterbitkan dan bunga atau denda masih dipersoalkan. Peminjam kemudian membawa masalah tersebut ke jalur pengaduan konsumen. Dalam laporan publiknya, peminjam meminta dua hasil: surat yang menjelaskan status kewajiban dan pembaruan catatan kredit. Nomor laporan, nama, dan lokasi tidak disertakan di sini. Tanggapan publik dari pihak perusahaan menyatakan bahwa laporan sudah diteruskan ke tim terkait dan proses mediasi telah dilakukan. Menurut perusahaan, belum ada kesepakatan karena pembayaran belum sesuai dengan kebijakan bank. Perusahaan juga mengatakan telah menawarkan program keringanan, tetapi penawaran itu belum disepakati saat tanggapan diterbitkan. Dalam balasan publik berikutnya, peminjam tetap menyatakan keberatan dan meminta rekonsiliasi catatan pinjaman, penyelesaian atas bunga yang diperselisihkan, serta surat status kewajiban. Itu adalah posisi peminjam setelah membaca tanggapan perusahaan, bukan putusan hukum atau pengakuan perusahaan atas seluruh tuduhan. Sumber publik tidak menunjukkan bahwa kedua pihak kemudian mencapai kesepakatan. Tidak ada bukti dalam rangkaian tersebut bahwa surat sudah diterbitkan atau catatan kredit sudah diperbarui. Posisi cerita saat pembaruan terakhir Pembayaran Rp10.000.000 tidak mengakhiri perselisihan administratif. Perusahaan mengakui adanya proses mediasi dan penawaran keringanan, sedangkan peminjam masih meminta rincian yang konsisten, penyelesaian sengketa, dan surat status kewajiban. Hasil akhirnya belum terkonfirmasi.