Pinjaman dibuat sebelum bekerja di perusahaan itu, tetapi email penagihan kemudian masuk ke HRD

Seorang peminjam mengatakan menerima teguran dari HRD pada 15 Juli 2026 setelah email penagihan berulang kali masuk ke alamat email HRD. Menurut keluhan, email itu menyebut utang peminjam dan mengancam akan memperluas penagihan ke perusahaan. Pinjaman Kredit Pintar tersebut disebut dibuat sekitar dua tahun sebelumnya, dengan limit Rp8 juta, dan telah menunggak kurang lebih dua tahun. Peminjam mengatakan saat mengajukan pinjaman belum bekerja di perusahaan yang sekarang, sehingga nama perusahaan dan kontak HRD saat ini tidak pernah dicantumkan dalam pengajuan. Peminjam lalu menghubungi kontak yang tercantum dalam email. Menurut laporan itu, orang tersebut mengatakan penagihan dilakukan atas nama Kredit Pintar. Peminjam meminta agar komunikasi diarahkan ke nomor telepon dan alamat yang telah dicantumkan saat pengajuan karena keduanya masih aktif. Keluhan itu juga menjelaskan bahwa peminjam hanya dapat merespons melalui WhatsApp Web selama jam kerja karena telepon tidak diperbolehkan masuk ke area kerja. Peminjam menuduh email ke HRD tetap dikirim setelah komunikasi tersebut dan mengatakan pengaduan ke layanan pelanggan belum mendapat jawaban saat surat dipublikasikan. Semua rincian tentang isi email, sumber data HRD, komunikasi kolektor dan teguran kerja berasal dari laporan peminjam. Sumber publik tidak menampilkan header email, kontrak pinjaman, ledger tagihan atau tanggapan Kredit Pintar yang dapat memverifikasi bagaimana informasi tempat kerja diperoleh atau siapa yang mengirim setiap pesan. Komentar yang terlihat berasal dari pembaca lain dan tidak dipakai sebagai bukti. Pencarian awal dan pencarian ulang sebelum payload dibekukan tidak menemukan tanggapan perusahaan atau pembaruan penulis mengenai penghentian email, pembayaran, kesepakatan atau hasil pengaduan. Posisi cerita saat pembaruan terakhir Peminjam melaporkan bahwa email penagihan untuk pinjaman yang dibuat sebelum bekerja di perusahaan saat ini telah masuk ke HRD dan memicu teguran di tempat kerja. Peminjam meminta komunikasi kembali ke nomor dan alamat aktif yang sudah ada, tetapi hasil penagihan, pengaduan dan sumber data HRD tetap tidak diketahui dalam catatan publik.